Agus Sutisna

Mendiskusikan fenomena calon tunggal Pilkada saat ini sebetulnya sudah terlambat jika targetnya mendorong munculnya pasangan calon tambahan sebagai kompetitor supaya tidak terjadi kontestasi local electoral dimana satu kontestannya adalah kolom kosong, spesies anonim baru dalam politik elektoral. Mengapa ? Karena untuk membangun komunikasi politik dalam rangka menyeleksi figur-figur yang tersedia untuk dipaketkan sebagai pasangan calon itu butuh waktu dan proses yang tidak mudah. Sementara berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1/2017, tanggal 12 Pebruari 2018 para bakal calon yang sudah didaftarkan baik oleh parpol/gabungan parpol maupun melalui pendaftaran jalur perseorangan harus sudah ditetapkan sebagai calon definitif. Makanya jika dalam hitungan pekan ini tiba-tiba muncul bakal paslon baru lalu mendaftar di 13 KPU Kabupaten dan Kota yang dirilis oleh KPU RI sebagai daerah-daerah yang hanya menerima satu bakal paslon, justru malah aneh dan mencurigakan. Terlebih jika sebelumnya bakal paslon tunggal yang telah mendaftar itu telah memborong habis semua partai politik dalam paket koalisi besarnya. Melalui jalur perseorangan lebih imposible lagi. Jadi, suka atau tidak suka, biarkan saja fenomena calon tunggal ini berproses hingga ujung perhelatan bulan Juli mendatang : menang tak membanggakan atau kalah dengan memalukan. Oleh karena itu perbincangan calon tunggal saat ini harus dilihat dan diletakkan dalam dua perspektif. Pertama perspektif refleksi bersama para pihak, mulai dari masyarakat sipil, partai politik, pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif), para petahana, hingga para pemodal atau orang-orang kuat lokal (local strongmen, local bossis) di depan atau belakang petahana. Kedua perspektif examinasi politik, medan uji kepolitikan para pihak pula, terutama figur paslon, partai politik dan pilihan publik. Refleksi Dalam perspektif refleksi, penting bagi para pihak untuk melakukan refleksi kolektif mengapa sampai muncul gejala calon tunggal dalam perhelatan yang sangat penting bernama Pilkada untuk memilih pemimpin ini ? Suatu perhelatan yang seharusnya menjadi kesempatan bagi kader-kader terbaik partai politik untuk dimajukan oleh partainya. Bukankah salah satu tugas strategis partai adalah menyiapkan kader-kader kepemimpinan ? Silahkan diingat kembali pelajaran dasar ilmu politik, bahwa satu-satunya institusi yang diberikan hak oleh faham demokrasi yang kita anut dan norma perundang-undangan adalah partai politik. Hak ini bersifat ekslusif, karena ormas (sebesar apapun seperti NU atau Muhammadiyah), OKP, organisasi kemahasiswaan (intra maupun ekstra kampus), organisasi

Setelah masa pendaftaran calon berakhir kemarin, dapat dipastikan bahwa Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018 ini bakal kembali diwarnai oleh hadirnya " kontestan " kotak kosong di panggung perhelatan. Angkanya bahkan naik dari 3 paslon (2015) dan 9 paslo (2017) menjadi 13 paslon. Ketiga belas daerah yang bakal menggelar pilkada dengan calon tunggal vs kotak kosong itu adalah Kota Prabumulih (Sumsel), Kota Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jatim), Kabupaten Karanganyar (Jateng), Kabupaten Enrekang (Sulsel), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulut), Kabupaten Tapin (Kalsel), Kabupaten Puncak (Papua), Kabuaten Mamasa (Sulbar), Kabupaten bandiJayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumut). Banten " hebat " : 3 atau 75% dari 4 daerah yang melaksanakan pilkada. Pilkada dengan calon tunggal telah melahirkan fenomena unik dalam sejarah pemilu dan kepolitikan lokal di Indonesia, yakni hadirnya kotak kosong di arena kontestasi. Secara normatif, fenomena ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 100/PUU-XIII/2015 yang intinya menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan kepala daerah peserta pemilihan setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan calon. Putusan MK itu, suka tidak suka, telah semakin mengokohkan hegemoni kapital dan para bandar dalam perhelatan Pilkada. Jika sebelum putusan itu terbit, para pemodal harus berhitung dan mengendalikan syahwatnya dalam borong-memborong parpol agar tidak sampai kebablasan, hingga jagonya maju tanpa lawan dan oleh karenanya Pilkada harus ditunda. Pasca putusan itu, kalkulasi dan syahwat borong-memborong parpol sama sekali tidak relevan lagi untuk mereka pertimbangkan. Di sisi lain, jalan pencalonan melalui jalur perseorangan semakin berat; dan hanya orang dengan " sedikit nekad " atau keterlanjuran saja yang akan tetap maju ke medan pertarungan. Faktor pemicu Di luar putusan MK sebagai pemicu dari sisi legal-juridis, lantas faktor apa sesungguhnya yang telah melahirkan fenomena kotak kosong pada perhelatan Pilkada ? Bagaimana penjelasan sosio-politik atas fenomena paradoks ini ? Pilkada yang didesain oleh para pengusung pendekatan new institusionalism sebagai jalan untuk mengonsolidasikan dan menumbuhkan demokrasi di aras lokal justru cenderung melayukannya sebelum berkembang. Paling tidak, sejumlah ruh demokrasi seperti kompetisi, kontestasi gagasan, dan pluralitas pilihan menjadi tiada. Faktor pemicu pertama adalah soal high cost, biaya yang kelewat mahal. Komponen pembiayaannya sudah jadi rahasia umum, mulai dari mahar politik (politcal dowry), alat peraga sosalisasi dan kampanye, hingga ke anggaran untuk saksi. Ini yang oleh para elit parpol biasa disebut sebagai cost politics, ongkos politik. Pilkada langsung yang mulai digelar sejak 2005 silam, yang diharapkan akan melahirkan potensi-potensi kepemimpinan lokal yang genuine (orisinil), kompeten dan berintegritas, dalam praktiknya kemudian masih jauh panggang dari api. Demokrasi elektoral secara umum sudah dibajak dan dihegemoni oleh kekuatan modal semata-mata. Itulah sebabnya, bahkan kader-kader internal parpol pun yang secara figuritas memiliki kompetensi, rekam jejak yang unggul, dan integritas dengan mudah bisa tersisih.

Post-the adoption of a new paradigm of local autonomy and decentralization, including in the political field (Devolution of power), which one of the form is the implementation of direct elections for regional head. The dynamics of local politics marred by the issue of political dynasty or political kinship that been conducted by the head of the region. In practice, the political dynasty is an attempted to "maintain" and eternally in power, by putting the family, relatives, and relatives, at strategic positions (executive, legislative, and judicial branch). This study is trying to explore and understand, how the political dynasty can be influencing the development of democratic life in Banten Province under the leadership of Ratu Atut Chosiyah. Hypothetically, the practice of political dynasties in Banten could hamper the process of consolidation, institutionalization, and the development of democracy in the region. The important democratic principles such as participation, equality, also fair and open competition could be easily negated. The study utilized a qualitative approach with method of data collection is a combination of interviews the eligible informant, phenomenological study of the facts developed in the public domain and an appraisal of the sources based on information and/or reports in the mass media. The results showed that the practice of political dynasties in Banten Province could hamper the process of consolidation and institutionalization of democracy, at the same time adversely affect the prospects of its development in the future.

ABSTRAK Persaingan untuk meraih dukungan publik dalam kancah kepolitikan, khususnya event pemilu yang semakin kompetitif telah membuat partai politik dan para kandidat, baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, berusaha keras mengadopsi berbagai metode dan teknik kampanye. Marketing politik (political marketing) adalah salah satu metode yang sejak era reformasi dan demokratisasi bergulir mulai banyak digunakan sebagai metode dan teknik untuk meraih dukungan pemilih dalam kampanye-kampanye Pemilu di Indonesia. Tulisan ini merupakan telaah teoritik sederhana mengenai pendekatan marketing politik yang kemudian digunakan sebagai perspektif untuk menjelaskan kegagalan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dalam mempertahankan posisi sebagai partai pemenang Pemilu. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan fenomenologis terhadap dinamika perjalanan partai politik, khususnya PDIP dan Partai Demokrat dari Pemilu ke Pemilu dalam kepolitikan Indonesia mutakhir melalui berbagai saluran media yang dapat diakses. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan marketing politik pada umumnya memiliki potensi yang efektif sebagai metode untuk memperkenalkan dan memasarkan produk politik (partai, kandidat, program dll), meraih simpati publik, dan akhirnya memperoleh dukungan pemilih dan merawat loyalitas mereka; dengan catatan prinsip-prinsipnya dipraktekkan secara utuh, baik dan tepat, serta didukung oleh riset dan tim yang handal. Sebaliknya, ketidakutuhan penerapan prinsip-prinsip marketing politik dapat mengakibatkan kegagalan partai politik dalam menjaga stabilitas partai dan mempertahankan kemenangannya dalam suatu

Since the 1999 elections electoral democracy Indonesia is marked by drastic changes in the party system implementation, from simple multi-party system in the New Order era to the extreme multiparty system. Judging from the election as the most massive space is provided to facilitate the political participation of the people, multiparty phenomenon is certainly a sign that democracy was growing. But in terms of the need to realize the importance of a stable and effective government, multiparty phenomenon is actually not a wise choice. Scott Mainwaring comparison study results conclude that the application of a multi-party system with a presidential system is a bad combination. That is why since the 2004 elections simplification efforts of party system in Indonesia is done through various policy strategy. This paper is a study about the application of extreme multiparty system and its impact on the election, the behavior of political parties in Parliament, and the relation of Parliament-President; and political strategy or policy simplification of party system that has been taken in Indonesia after the reform to realize a simple multiparty system. Keywords: election; multiparty system; the presidential system; simplifying system policy political parties Abstrak Sejak Pemilihan umum 1999 demokrasi elektoral Indonesia ditandai oleh perubahan drastis dalam sistem kepartaian yang diterapkannya, dari sistem multipartai sederhana di era orde baru ke sistem multipartai ekstrim. Dilihat dari sisi pemilihan umum sebagai ruang paling massif yang disediakan untuk memfasilitasi partisipasi politik rakyat, fenomena multipartai ini tentu menjadi isyarat bahwa demokrasi sedang bertumbuh. Tetapi dilihat dari sisi kebutuhan pentingnya mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil dan efektif, fenomena multipartai ini sebetulnya bukanlah pilihan yang bijak. Hasil studi perbandingan Scott Mainwaring menyimpulkan bahwa penerapan sistem multipartai dengan sistem presidensial adalah kombinasi yang buruk. Itu sebabnya sejak Pemilihan umum 2004 upaya-upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan. Tulisan ini merupakan kajian seputar penerapan sistem multipartai ekstrim dan dampaknya terhadap pelaksanaan pemilihan umum, perilaku partai politik di dalam parlemen, dan relasi parlemen-presiden, dan strategi kebijakan atau politik penyederhanaan sistem kepartaian yang sudah ditempuh di Indonesia pasca reformasi untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Kata kunci: pemilihan umum; sistem multipartai; sistem presidensial; kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian

Abstrak
Sejak terbentuk menjadi provinsi yang mandiri, terpisah dari Jawa Barat, kehidupan politik di Banten ditandai oleh menguatnya gejala dinasti politik atau politik kekerabatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, dominasi the local strongmen, Tb. Chasan Sochib dalam kepolitikan Banten sangat menonjol dan berhasil menempatkan anaknya, Ratu Atut Chosiyah pada jabatan gubernur selama hampir dua periode (2006-2011 dan 2011-2014). Pasca keberhasilannya menduduki jabatan gubernur, secara hipotetik Ratu Atut berhasil membangun dan mengembangkan dinasti politiknya ke berbagai arena kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada obyek tatakelola dan praktik kekuasaan pemerintahan gubernur di Provinsi Banten, dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik atau politik kekerabatan di Provinsi Banten pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah mengalami proliferasi (persebaran, berdiaspora) di berbagai arena kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, triangulasi, studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menujukkan bahwa praktik dinasti politik atau politik kekerabatan pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Banten memperlihatkan adanya gejala persebaran (proliferasi, berdiaspora), bukan saja pada ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyebar di banyak arena kehidupan masyarakat, seperti pada arena kehidupan bisnis, sosial-budaya, pendidikan, dan keormasan.

Kata kunci : dinasti politik, tatakelola kekuasaan, proliferasi, local strongmen, provinsi Banten

Abstrak Dalam beberapa segi, tidak dapat dipungkiri, bahwa demokratisasi yang dihelat sejak rezim otoritarian orde baru berakhir tahun 1998 silam telah menghasilkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Beberapa sisi positif yang telah dihasilkan misalnya literasi politik warga yang semakin baik, partisipasi politik yang semakin meluas, dan ruang kebebasan yang semakin terbuka. Namun pada saat yang sama demokratisasi juga sesungguhnya telah membuahkan berbagai paradoks, khususnya dalam tatakelola kekuasaan dan pemerintahan. Tulisan ini berusaha menelusuri, memetakan dan membahas berbagai isu paradoks demokratisasi itu, yang secara hipotetis dapat menjadi ancaman yang membahayakan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak dapat dikendalikan secara proporsional. Tulisan ini merupakan hasil studi kepustakaan dimana data dan informasi dihimpun dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan media pemberitaan, baik cetak maupun online; kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pada bagian akhir tulisan direkomendasikan langkah-langkah strategis dan mendesak yang perlu ditempuh untuk meminimalisasi paradok-paradok demokratisasi itu sedemikian rupa sehingga tidak berdampak buruk terhadap keutuhan NKRI.

kegagalan laissez faire menghadirkan masyarakat demokrasi yang bebas namun sekaligus sejahtera telah melahirkan konsep negara kesejahteraan. konsep ini dikonstruksi dari pemikiran keynes, bahwa negara harus diberi jalan untuk terlibat dalam urusan publik....

Post-the adoption of a new paradigm of local autonomy and decentralization, including in the political field (Devolution of power), which one of the form is the implementation of direct elections for regional head. The dynamics of local politics marred by the issue of political dynasty or political kinship that been conducted by the head of the region. In practice, the political dynasty is an attempted to "maintain" and eternally in power, by putting the family, relatives, and relatives, at strategic positions (executive, legislative, and judicial branch). This study is trying to explore and understand, how the political dynasty can be influencing the development of democratic life in Banten Province under the leadership of Ratu Atut Chosiyah. Hypothetically, the practice of political dynasties in Banten could hamper the process of consolidation, institutionalization, and the development of democracy in the region. The important democratic principles such as participation, equality, also fair and open competition could be easily negated. The study utilized a qualitative approach with method of data collection is a combination of interviews the eligible informant, phenomenological study of the facts developed in the public domain and an appraisal of the sources based on information and/or reports in the mass media. The results showed that the practice of political dynasties in Banten Province could hamper the process of consolidation and institutionalization of democracy, at the same time adversely affect the prospects of its development in the future.

Keyword: Decentralization, Political dynasties, Political Kinships, Democracy